CARAPANDANG.COM – Relawan Pasukan Tetap Jokowi (Pak Tejo) mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar gaji kepala daerah dinaikkan hingga Rp 100 juta/bulan. Hal ini berkaitan dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap korupsi oleh lembaga anti rasuah, KPK.
Gaji kepala daerah saat ini berkisar Rp. 6-8 juta perbulan. Karena kecilnya gaji kepala daerah, tak heran jika banyak kepala daerah yang korupsi dan akhirnya terkena OTT oleh KPK akibat tuntutan kebutuhan penghasilannya sangat tinggi.
"Gaji pokok kepala daerah saat ini sangat kecil dan tidak sesuai bebannya," kata Ketua Umum Pak Tejo, Tigor Doris Sitorus, dalam keterangannya dikutip RMOL, Rabu (22/9).
Tigor menambahkan, gaji dan tunjangan kepala daerah masih rendah. Terlebih jika dibandingkan dengan gaji direktur dan komisaris perusahaan BUMN.
Ia pun meminta gaji direktur dan komisaris BUMN dikurangi dan dialokasikan untuk peningkatan gaji kepala daerah.
"Pemerintah dan DPR harus memikirkan ini," ujar Tigor dikutip dari RMOL.
Lebih lanjut, Tigor mengungkapkan gaji kepala daerah di Indonesia tergolong sangat kecil jika dibandingkan gaji kepala daerah di negara lain.
Tigor mencontohkan gaji walikota di Malaysia yang bisa 10 kali lipat dari gaji walikota di Indonesia.
Untuk itu, Tigor meminta pembahasan hak-hak para penyelenggara negara bisa dilakukan menyeluruh dan berimbang antara penyelenggara negara di daerah dan penyelenggara negara di bawah kementerian seperti perusahaan BUMN.
Tak hanya itu, Tigor juga menyoroti besarnya penghasilan yang diterima anggota DPR RI.
Halaman :
Gaji kepala daerah saat ini berkisar Rp. 6-8 juta perbulan. Karena kecilnya gaji kepala daerah, tak heran jika banyak kepala daerah yang korupsi dan akhirnya terkena OTT oleh KPK akibat tuntutan kebutuhan penghasilannya sangat tinggi.
"Gaji pokok kepala daerah saat ini sangat kecil dan tidak sesuai bebannya," kata Ketua Umum Pak Tejo, Tigor Doris Sitorus, dalam keterangannya dikutip RMOL, Rabu (22/9).
Tigor menambahkan, gaji dan tunjangan kepala daerah masih rendah. Terlebih jika dibandingkan dengan gaji direktur dan komisaris perusahaan BUMN.
Ia pun meminta gaji direktur dan komisaris BUMN dikurangi dan dialokasikan untuk peningkatan gaji kepala daerah.
"Pemerintah dan DPR harus memikirkan ini," ujar Tigor dikutip dari RMOL.
Lebih lanjut, Tigor mengungkapkan gaji kepala daerah di Indonesia tergolong sangat kecil jika dibandingkan gaji kepala daerah di negara lain.
Tigor mencontohkan gaji walikota di Malaysia yang bisa 10 kali lipat dari gaji walikota di Indonesia.
Untuk itu, Tigor meminta pembahasan hak-hak para penyelenggara negara bisa dilakukan menyeluruh dan berimbang antara penyelenggara negara di daerah dan penyelenggara negara di bawah kementerian seperti perusahaan BUMN.
Tak hanya itu, Tigor juga menyoroti besarnya penghasilan yang diterima anggota DPR RI.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "Uji Publik Kemensos Tata Cara Usulan DTKS Musyawarah Desa")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "BCL Asia 2024: Pelita Jaya Lolos ke Babak Utama Usai Kalahkan Prawira")
.jpg "Lewat Game Sengit, Dallas Berhasil Menang di Kandang Clippers")
.jpg "iPad Terbaru Siap Diluncurkan Apple 7 Mei 2024")
.jpg "Pemain IBL Paling Banyak Tampil Di All-Star 2024")
.jpg "Indiana Pacers Curi Kemenangan di Kandang Milwaukee Bucks")
.jpg "Selebgram Chandrika Chika Ditangkap Kasus Narkotika")