Namun nampaknya butuh waktu yang lebih lama untuk mewujudkan rancangan itu menjadi regulasi setelah dalam dua tahun terakhir dibahas oleh para pemangku kepentingan.
Semoga di 2022 RUU PDP bisa segera disahkan menjadi UU dan memberi proteksi bagi para pemilik data di Indonesia.
Tentunya pengamanan berlapis juga menjadi jawaban bagi para pengelola layanan yang berbasis data masyarakat sehingga potensi kebocoran data semakin minimal.
Lalu di tengah gempuran ancaman kebocoran data saat ini yaitu kehadiran ransomware dan extortionware harus ada perlindungan ekstra yang dimiliki oleh pemilik data memastikan datanya terkhusus di ruang digital bisa lebih aman.
Ransomware dan extortionware keduanya menjadi modus pencurian data yang berujung pada pemerasan uang terhadap sang pemilik data.
Pada jenis ransomware, pemilik data di ruang digital setidaknya harus memiliki antivirus dengan teknologi NGAV seperti Webroot sehingga perangkat teknologi terhindar dari malware.
Alfons juga menyarankan pengguna bisa menggunakan layanannya seperti VaksinProtect sehingga data anda bisa lebih terlindungi.
Namun untuk menghadapi extortionware, perlindungan anti ransomware tidak akan efektif karena sekalipun pemilik data berhasil mengambil alih kembali semua data dan sistem yang dienkripsi ransomware, namun data tersebut sudah diunduh dan tetap akan disebarkan kepada publik jika pemilik data tidak membayar uang tebusan yang diminta.
Tentu ancaman ini menjadi lebih berbahaya dan harus ditangani dengan lebih serius.
Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi masalah extortionware itu adalah dengan melakukan enkripsi atas semua data penting di seluruh komputer.
Keamanan data dapat dipenuhi oleh solusi DLPÂ (Data Loss Prevention) yang akan secara otomatis mengunci atau mengenkripsi data jika diunduh dari komputer yang tidak sah. Sehingga pencuri data tidak dapat membuka data yang diunduhnya tersebut.
Tentunya Data Loss Prevention ini harus bisa diterapkan dengan rutin karena yang paling penting adalah implementasi dan keamanan bukanlah tentang produk tapi tentang proses memastikan benda atau data yang dijaga dapat selamat dari si pencuri.
Halaman :
Semoga di 2022 RUU PDP bisa segera disahkan menjadi UU dan memberi proteksi bagi para pemilik data di Indonesia.
Tentunya pengamanan berlapis juga menjadi jawaban bagi para pengelola layanan yang berbasis data masyarakat sehingga potensi kebocoran data semakin minimal.
Lalu di tengah gempuran ancaman kebocoran data saat ini yaitu kehadiran ransomware dan extortionware harus ada perlindungan ekstra yang dimiliki oleh pemilik data memastikan datanya terkhusus di ruang digital bisa lebih aman.
Ransomware dan extortionware keduanya menjadi modus pencurian data yang berujung pada pemerasan uang terhadap sang pemilik data.
Pada jenis ransomware, pemilik data di ruang digital setidaknya harus memiliki antivirus dengan teknologi NGAV seperti Webroot sehingga perangkat teknologi terhindar dari malware.
Alfons juga menyarankan pengguna bisa menggunakan layanannya seperti VaksinProtect sehingga data anda bisa lebih terlindungi.
Namun untuk menghadapi extortionware, perlindungan anti ransomware tidak akan efektif karena sekalipun pemilik data berhasil mengambil alih kembali semua data dan sistem yang dienkripsi ransomware, namun data tersebut sudah diunduh dan tetap akan disebarkan kepada publik jika pemilik data tidak membayar uang tebusan yang diminta.
Tentu ancaman ini menjadi lebih berbahaya dan harus ditangani dengan lebih serius.
Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi masalah extortionware itu adalah dengan melakukan enkripsi atas semua data penting di seluruh komputer.
Keamanan data dapat dipenuhi oleh solusi DLPÂ (Data Loss Prevention) yang akan secara otomatis mengunci atau mengenkripsi data jika diunduh dari komputer yang tidak sah. Sehingga pencuri data tidak dapat membuka data yang diunduhnya tersebut.
Tentunya Data Loss Prevention ini harus bisa diterapkan dengan rutin karena yang paling penting adalah implementasi dan keamanan bukanlah tentang produk tapi tentang proses memastikan benda atau data yang dijaga dapat selamat dari si pencuri.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
