SHARE

Ilustrasi (Net)

Mengapa netralitas PNS diperlukan, pada Pemilu, terutama pada Pilkada? PNS netral dalam Pilkada diperlukan karena posisi PNS sungguh sangat strategis dalam organ pemerintah daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 12 UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara atau PNS berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan membangun nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Karier PNS relatif lebih panjang dibanding jabatan kepala daerah yang lebih bersifat ad hoc, hanya lima sampai sepuluh tahun. Maka Pemda berperan penting dalam netralitas PNS karena memiliki kewenangan, mulai dari penyusunan program hingga pengalokasian anggaran untuk melaksanakan berbagai kegiatan, baik untuk Pilkada maupun kegiatan lainnya. Posisi sangat strategis maka diperlukan sebuah integritas yang tinggi.

Mengapa netralitas PNS sangat penting? Penting dan strategis, karena PNS sebagai aparatur birokrasi pemerintah yang netral akan memperkokoh perannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Banyak pihak yang harus turut bertanggung jawab untuk mewujudkan netralitas PNS demi masa depan demokrasi yang lebih baik. Ironinya, ketidaknetralan PNS justru banyak diwarnai oleh kepala daerah itu sendiri ketika yang bersangkutan menjadi peserta Pilkada.

Tidak mudah

Halaman :
Tags
SHARE